Investasi di Jabar Tertinggi tapi Kok Banyak Penganggur dan si Miskin?

SOBATINDONEWS.COM, JAWA BARAT – Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, realisasi investasi tertinggi pada kuartal IV 2022 dan sepanjang 2022 diraih oleh Provinsi Jawa Barat (Jabar). Realisasi di kawasan itu mencapai Rp 174,6 triliun, diikuti DKI Jakarta Rp 143 triliun, Sulawesi Tengah Rp 111,2 triliun, Jawa Timur Rp 110,3 triliun, dan Riau Rp 82,5 triliun.

Sementara itu, laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan penduduk miskin di Jawa Barat justru tertinggi kedua per September 2022. Tercatat, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat adalah tertinggi kedua, yaitu mencapai 4,05 juta orang sedikit di bawah Jawa Timur yang menempati posisi teratas sebanyak 4,24 juta orang.

Sementara itu, berdasarkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) per Agustus 2022, provinsi dengan jumlah pengangguran tertinggi diduduki oleh Jawa Barat sebanyak 8,31 persen, disusul Kepulauan Riau 8,23 persen, Banten 8.09 persen, dan DKI Jakarta 7,18 persen.

Terkait itu, Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia beberkan penyebabnya. Pertama, Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk yang tertinggi di Indonesia.

Hal itulah yang membuat meski realisasi investasinya tertinggi, tetapi masih punya banyak penduduk miskin. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per Desember 2022, Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk terbanyak, yaitu 48,22 juta jiwa dari total 273 juta jiwa di seluruh Indonesia.

“Tahu nggak? Jawa Barat itu adalah jumlah penduduk terbesar di RI dari provinsi, Jawa Timur kalah loh. Jadi, Jawa Barat itu harus dibandingkan juga dengan jumlah penduduknya. Jangan kau samakan jumlah penduduk Papua dengan Jawa Barat,” ujar Bahlil saat konferensi pers realisasi investasi kuartal IV 2022, ditulis Senin (30/1).

Selain itu, Bahlil juga mengatakan alasan tingginya angka pengangguran meskipun realisasi investasinya tinggi. Menurutnya, itu disebabkan karena investasi yang masuk didominasi lapangan kerja yang mengombinasikan antara padat karya dan teknologi tinggi. Sehingga, tidak perlu membutuhkan banyak pekerja.

Sementara itu, padat karya minim masuk Jawa Barat lantaran industri seperti pabrik sepatu dan garmen sangat bersifat sesaat dan jenis industri itu cenderung memilih lokasi. “Karena investasinya tidak besar, jadi dia (industri padat karya) akan lihat mana regulasi yang baik. Kalau orang bangun pabrik pakaian di Indonesia jalan 2-3 tahun, lalu di tahun ke 4 sudah pada demo karyawannya, dia akan melihat negara lain seperti Bangladesh, maka dia akan memilih ke sana. Dia relokasilah,” tuturnya.

Dia juga menegaskan, ketersediaan lapangan kerja saat ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan perusahaan saja, namun karyawan juga harus ikut serta. Sehingga untuk lapangan pekerjaan dan tenaga kerja harus memiliki korelasi.

Dalam hal ini, Bahlil mendorong ketimpangan antara banyaknya arus investasi yang masuk dengan penyerapan tenaga kerja bisa diimbangkan dengan keterlibatan lembaga-lembaga pendidika untuk mendidik dan memberikan skill yang sesuai dengan kebutuhan industrinya.

Terutama saat ini arah kebijakan investasi lebih fokus pada hilirisasi dan lebih padat teknologi atau modal ketimbang padat karya. “Jadi, kalau boleh, skill ini harus ditempatkan dan kita harus korelasikan dengan tingkat kebutuhan dan persiapan tenaga kerja itu sendiri, Kementerian Investasi tapi tidak di bagian itu, kami tapi sudah menyampaikan kepada kementerian-kementerian lain bahwa ‘Gai kami akan membangun pabrik ini, industrinya ini, dan skill yang dibutuhkan ini’” tandas Bahlil.

Ikuti akun tiktok kami agar tidak ketinggalan informasi terbaru tentang dunia

www.tiktok.com/sobatindonews/

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.